Menuju Pribadi Paripurna

Judul : Allah Sangat Mencintaiku, Jadi Dosa-dosa Sedikit Bolehlah
Penulis : Jamal Ma’mur Asmani
Penerbit : Gara Ilmu, Jogjakarta
Cetakan : I, 2009
Tebal : 190 halaman
Peresensi : Hibatun Wafiroh (Pustakawan Pesantren Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya)

Manusia diberi hak hidup oleh Allah bukan untuk hidup semata. Di balik itu tersimpan amanat besar yang akan dipertanggungjawabkan kelak, yaitu amanat untuk menjadi hamba yang taat sebagaimana tersirat dalam firman-Nya, “Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembah-Ku.” Apabila amanat itu telah dipenuhi, maka balasannya ialah surga serta berbagai kemewahan yang melingkupinya. Dan api neraka akan menjilatinya jika amanat itu disia-siakan.

Special Gift In Her Birthday

Oleh: Hibatun Wafiroh

Sore itu tepat pada tanggal 30 Agustus aku menuju kampus yang jaraknya dari kosku hanya sekitar dua ratus meter. Aku ke kampus bukan untuk kuliah sebab sore hari tak ada lagi jadwal perkuliahan. Tujuan utamaku adalah online dan browsing. Dengan membawa laptop aku biasa memanfaatkan fasilitas hotspot area.

Tak sampai sepuluh menit kakiku telah menginjak rerumputan di depan gedung rektorat. Segera kunyalakan komputer jinjingku dan kubuka satu persatu situs yang menarik dan tak asing bagiku. Di antaranya adalah Yahoo dan Facebook. Dua situs itu seakan menjadi makanan wajibku tiap kali berselancar di dunia maya. Tentunya karena manfaatnya sangat besar. Banyak hal berharga yang kutemukan di situ.

Urgensi Efektivitas Komunikasi

Oleh: Hibatun Wafiroh

Sabtu (18/4) ada yang berbeda di gedung Self Acces Center (SAC). Berbondong-bondong para mahasiswa baik dari IAIN Sunan Ampel maupun kampus lain memasuki sebuah ruangan luas di samping tangga di lantai dasar gedung yang terletak di sebelah barat Pesantren Mahasiswa (Pesma) IAIN Sunan Ampel itu. Bukan tanpa tujuan dan alasan mereka datang ke sana. Mengikuti Workshop Public Relation adalah tujuan utama mereka.

Workshop Public Relation dengan tema Effective Communication and Diplomacy sengaja diselenggarakan oleh Dewan Mahasantri Pesma dalam serangkaian acara Pesantren Affair dengan mendatangkan narasumber ternama yaitu Drs. Kresnayana Yahya, M.Sc. Pesantren Affair adalah agenda tahunan di Pesma tapi dengan menggunakan istilah dan nama yang berbeda. Tahun lalu acara semacam itu disebut dengan Pesantren Cup.

Sesuai dengan temanya, workshop itu memang fokus membahas seputar komunikasi sehingga diharapkan para peserta workshop mampu merealisasikan apa yang mereka terima dari narasumber dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian sebuah tatanan masyarakat yang baik dan ideal akan mampu diwujudkan tentunya dengan cara berkomunikasi yang tepat guna dan sasaran.

Spiritualitas Dalam Penulisan

Tidak terhitung berapa kali kedua kaki saya menginjak lantai perpustakaan. Meskipun saya tidak tergolong maniak perpustakaan, setidaknya tempat itu menjadi salah satu alternatif saat saya membutuhkan informasi-informasi penting, baik yang diabadikan dalam buku maupun yang dimuat di media cetak. Oke, tulisan ini bukan untuk mengisahkan bagaimana dan berapa kali dalam seminggu saya bertandang ke tempat bermuaranya bahan bacaan tersebut.

Polemik Nikah Sirri

By: Hibatun Wafiroh

Menilik Nikah Sirri dalam Hukum Positif

Nikah sirri adalah term klasik yang akhir-akhir ini menjadi isu hangat setelah mencuatnya draf Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA). Istilah nikah sirri telah dikenal belasan abad silam namun mengalami pergeseran makna seiring berlalunya waktu. Oleh Imam Maliki pernikahan macam ini didefinisikan sebagai pernikahan yang memenuhi rukun dan standar kualifikasi tertentu, tapi tidak sampai diekspos ke khalayak ramai, misalnya melalui media walimah. Ada juga ulama yang memahaminya sebagai pernikahan tanpa dihadiri wali.

Lepas dari silang pendapat di atas, nikah sirri dalam konteks kekinian yaitu perkawinan antara lelaki dan perempuan yang syarat dan rukunnya telah dipenuhi, akan tetapi tak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dalam perspektif Fiqh klasik, pernikahan ini sah. Namun akan diklaim salah jika dikaitkan dengan aturan pemerintah, seperti yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan lainnya.